JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menyetujui proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuai kritik dari berbagai kalangan. Jokowi dianggap tidak kuat menahan tekanan pemerintah pusat untuk melanjutkan rencana tersebut. Namun, hal itu dibantah keras oleh Jokowi.
Rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota itu telah digagas sejak kepemimpinan gubernur Sutiyoso. Saat masih mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa pembangunan jalan tol itu tidak berpihak pada warga kalangan bawah dan hanya menguntungkan warga berkendaraan pribadi. Namun, setelah mendengarkan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, mantan Wali Kota Solo itu akhirnya menyetujui proyek tersebut dengan sejumlah syarat. Jokowi menegaskan, perubahan sikapnya itu tidak disebabkan adanya tekanan dari pemerintah pusat.
"Oh enggak lah. Masak saya ditekan-tekan, ya enggaklah. Tekanan apanya? Apa wajah saya terlihat tertekan? Sudahlah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Jokowi menyetujui megaproyek tersebut dengan catatan transportasi massal juga bisa masuk dan melintas di jalan tol tersebut. Gubernur mengharapkan agar nantinya jalan tol itu dapat dilalui oleh bus Transjakarta, Kopaja, maupun metromini. Saat ini Jokowi masih menunggu pemaparan dari investor yang akan menjalankan proyek tersebut dan akan dihitung perhitungan dan kalkulasi ekonominya.
"Karena dengan catatan transportasi bisa masuk itu bukan urusan gampang. Itu nanti pasti ada hitung-hitungan ekonominya. Ya, nanti dilihat. Terus terang saya minta terus masukan-masukan dari siapa pun," katanya.
Sebelumnya, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyampaikan rasa penyesalannya atas langkah yang diambil oleh Jokowi. Nirwono menduga perubahan sikap Jokowi itu dikarenakan Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat.
"Inkonsistensinya yang harus digarisbawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali," kata Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Ia memaparkan, proyek jalan tol layang tersebut selain membahayakan, belum terkonsep secara jelas di mana tempat pemberhentian atau halte apabila transportasi massal boleh melintas di ruas tol itu. Ia juga menilai pembangunan jalan tol semakin menjauh Jakarta dari kota yang humanis. "Satu hal yang pasti, belum ada kasus kemacetan di negara mana pun yang diselesaikan karena pembangunan jalan tol. Ini sama saja seperti mematikan kompor pakai bensin," kata Nirwono.
Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama meliputi pembangunan ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua mencakup ruas Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Pada tahap ketiga, dibangun jalan tol koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Pada tahap terakhir, pembangunan dilakukan pada koridor Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dari tol lingkar luar.
Anda sedang membaca artikel tentang
Jokowi Bantah Ada Tekanan dari Pemerintah Pusat
Dengan url
http://benefitsofbeans.blogspot.com/2013/01/jokowi-bantah-ada-tekanan-dari.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Jokowi Bantah Ada Tekanan dari Pemerintah Pusat
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Jokowi Bantah Ada Tekanan dari Pemerintah Pusat
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar