JAKARTA, KOMPAS.com- Pembanguan pendidikan pascatuntasnya pendidikan untuk semua atau education for all pada 2015 haruslah mengarah pada pendidikan yang semakin inklusif dan transparan.
Pemerintah harus berkomitmen untuk melaksanakan "pendidikan untuk semua" yang mencakup semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan dengan menyadari bahwa pendidikan sebagai hak asasi setiap warga negara. Karena itu, peran negara harus menjadi terdepan dalam menyediakan akses dan mutu pendidikan bagi semua warga negara.
Demikian pernyataan bersama organisasi guru dunia Education International (EI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait "pendidikan untuk semua" pasca 2015. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden EI Susan Hopgood dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo kepada Pemerintah Indonesia melalui Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto di sela-sela acara 4th Meeting High Level Panel of Eminent Persons On Post-2015 Develompen Agenda di Bali.
Sejumlah perwakilan EI yang terdiri dari Presiden EI, Senior Koordinator EI Dennis Sinyolo, Koordinator EI Antonio Wulff, dan Koordinator Regionional EI Asia Pasifik Angelo Gavriealatos, bersama PGRI mengadakan pertemuan di Bali sejak 25 Maret.
Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/3/2013), Sulistiyo mengatakan, dalam pernyataan bersama EI dan PGRI menyepakati bahwa pendidikan tetaplah sebagai prioritas dalam merancang agenda pembangunan global pasca-2015. Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan jaminan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan mulai anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah umum dan kejuruan, serta pendidikan tinggi.
Susan Hopgood mendorong Pemerintah Indonesia supaya tetap berkoitmen untuk meningkatkan pendidikan pasca-2015. Pencapaian pendidikan untuk semua perlu terus ditingkatkan, bukan hanya di jenjang pendidikan dasar, tetapi juga di jenjang pendidikan menengah hingga tinggi.
Negara harus tetap menjamin hak dan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua. Privatisasi dan kemitraan swasta-publik bukanlah solusi untuk pendidikan berkualitas bagi semua. Negara harus mengambil tanggung jawab secara serius dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua.
Sebab, pendidikan bukan saja merupakan barang publik dan hak dasar. Pendidikan juga merupakan katalis bagi pencapaian semua tujuan pembangunan global lainnya.
Pendidikan dapat mendorong berkembangnya potensi manusia. Karena itu, pendidikan harus menjadi pusat dari setiap kerangka pembangunan global baru.
Editor :
Marcus Suprihadi
Anda sedang membaca artikel tentang
Pendidikan untuk Semua Tetap Perlu Peran Negara
Dengan url
http://benefitsofbeans.blogspot.com/2013/03/pendidikan-untuk-semua-tetap-perlu.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pendidikan untuk Semua Tetap Perlu Peran Negara
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pendidikan untuk Semua Tetap Perlu Peran Negara
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar